Network
"Saya juga sudah mendapat laporan dari Kementerian PU, jika untuk perbaikan jalan ini mencapai 4 triliunan setiap tahun. Dan penyebab kerusakannya 75 persen oleh truck Odol," jelasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan jika untuk kendaraan Odol ini yang paling banyak yang melanggar adalah dum truk, baik truk muatan barang muapun muatan minyak atau CPO.
Dimana di Indonesia hampir 75 persen mobil dan truk menyalahi aturan. Sehingga wajar saja sebagai penyebab kerusakan jalan.
Pelanggaran pada truk itu, tidak sesuai dengan spesifikasi asli kendaraan dan telah dirubah. Dimana dimensinya ada yang melebih satu hingga dua meter.
Untuk itu, ke depan tidak ada lagi cerita yang diharapkan tidak ada lagi terjadi.
"Ke depan kita juga akan menerapkan sanksi berat untuk truk Odol ini, yaitu memperbesar denda serta penegakan hukum pidana yang juga bisa membuat efek jera," tuturnya.
"Kita juga akan mengetatkan pada pengujian kendaraan. Sehingga tidak ada lagi kendaraan yang bisa dipalsukan yang saat ini sudah menggunakan sistim baru yaitu Blue. Dan Blue ini punya cip yang tidak bisa dipalsukan," tutupnya.
Sementara Kepala BPTD Wilayah IV Riau dan Kepri Ardono ST MT mengatakan, untuk penindakan pihaknya sudah melaksanakan berbagai tindakan tegas, mulai penilangan sampai Normalisasi Truk Odol.
"Dari 2019 hingga 2021 untuk BPTD Wilayah IV Riau dan Kepri telah melakukan Normalisasi sebanyak 55 unit, UPPKB wulayah Inhu 6, PT Buana Jaya Sejati sebanyak 148 Unit yang hingga kini penindakan terus digalakkan," jelasnya.
Kedepan jelasnya, pihaknya juga sudah memiliki berbagai program untuk antisipasi truck Odol tersebut. Diantaranya dengan terus menggiatkan penegakan hukum (Gakum) serta melakukan sosialisasi kepada perusahaan.
