Network
ZonaPekanbaru.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI, Budi Setiadi SH MH, apresiasi Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dukung Normalisasi kendaraan Over Dimensi Over Loading (ODOL) di Provinsi Riau.
Pasalnya dukungan Gubri tersebut juga merupakan salah satu jalan baik dalam penindakan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan, Budi Setiadi SH MH, Normalisasi Kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) serta Deklarasi Indonesia Zero ODOL 2023, Selasa 16 Februari 2021 di Terminal Akap Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru Provinsi Riau.
Dikatakanya jika untuk Riau ia sangat mengapressasi pada pimpinan daerah, baik gubernur Riau, wali kota, bupati serta Forkopimda dan pihak terkait lainya yang berperan aktif dan mendukung penegakan normalisasi yang dilalukan pihak BPTD di daerah. Sehingga harapan Indonesia Zero Odol 2023 itu akan terwujud dengan baik.
"Saya sebagai Dirjen, ini yang sangat saya apresiasi pada Riau, karena selain daerah pertama yang menegakan normalisasi Odol pimpinan daerahnya juga sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan di daerah," tuturnya.
Kebijakan yang paling bagus diterapkan Gubernur Riau itu jelasnya, terkait penegasan Jalan Tol tidak untuk truk Odol, dan itu kebijakan yang sangat baik sekali.
Ia mengharapkan kedepan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan Gakum truk Odol di Riau ini bisa terus ditingkatkan, Khusunya melalui Dishub Riau maupun Kabupaten kota untuk terus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran.
"Kita sebelumnya juga sudah berkoordinasi dan mendapat laporan dari Gubernur Riau, jika kerusakan jalan akibat truk Odol ini cukup besar. Maka itu kita siap bersinergi dalam penindakan ini," ujarnya.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini, Selasa 16 Februari 2021 di ANTV, GTV, dan Net TV
Ia juga menegaskan, pelanggaran yang dilakukan truk Odol ini sudah sangat merugikan pada negara maupun masyarakat. Terutama pada kerusakan infrastruktur jalan serta mengancam bahaya pada masyarakat pengguna jalan.
"Saya juga sudah mendapat laporan dari Kementerian PU, jika untuk perbaikan jalan ini mencapai 4 triliunan setiap tahun. Dan penyebab kerusakannya 75 persen oleh truck Odol," jelasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan jika untuk kendaraan Odol ini yang paling banyak yang melanggar adalah dum truk, baik truk muatan barang muapun muatan minyak atau CPO.
Dimana di Indonesia hampir 75 persen mobil dan truk menyalahi aturan. Sehingga wajar saja sebagai penyebab kerusakan jalan.
Pelanggaran pada truk itu, tidak sesuai dengan spesifikasi asli kendaraan dan telah dirubah. Dimana dimensinya ada yang melebih satu hingga dua meter.
Untuk itu, ke depan tidak ada lagi cerita yang diharapkan tidak ada lagi terjadi.
"Ke depan kita juga akan menerapkan sanksi berat untuk truk Odol ini, yaitu memperbesar denda serta penegakan hukum pidana yang juga bisa membuat efek jera," tuturnya.
"Kita juga akan mengetatkan pada pengujian kendaraan. Sehingga tidak ada lagi kendaraan yang bisa dipalsukan yang saat ini sudah menggunakan sistim baru yaitu Blue. Dan Blue ini punya cip yang tidak bisa dipalsukan," tutupnya.
Sementara Kepala BPTD Wilayah IV Riau dan Kepri Ardono ST MT mengatakan, untuk penindakan pihaknya sudah melaksanakan berbagai tindakan tegas, mulai penilangan sampai Normalisasi Truk Odol.
"Dari 2019 hingga 2021 untuk BPTD Wilayah IV Riau dan Kepri telah melakukan Normalisasi sebanyak 55 unit, UPPKB wulayah Inhu 6, PT Buana Jaya Sejati sebanyak 148 Unit yang hingga kini penindakan terus digalakkan," jelasnya.
Kedepan jelasnya, pihaknya juga sudah memiliki berbagai program untuk antisipasi truck Odol tersebut. Diantaranya dengan terus menggiatkan penegakan hukum (Gakum) serta melakukan sosialisasi kepada perusahaan.
"Kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak terkait di daerah, seperti Polri, TNI dan pihak terkait lainya. Semoga dengan program ini mewujudkan Riau bebas Odol 2023 kedepan," harapnya.***
Sumber: mediacenterriau
