Network
ZONAPEKANBARU.COM - Lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 mengharuskan sejumlah daerah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.
Hal ini tentu berdampak terhadap ketidakpastian ekonomi dan berpotensi menciptakan tingginya angka pengangguran.
Untuk Provinsi Riau sendiri, seperti Kota Pekanbaru sudah menerapkan kebijakan PPKM level IV dan sejumlah kabupaten/kota lainnya juga sudah memberlakukan PPKM level III.
Dampak dari kebijakan ini banyak pelaku usaha mengeluhkan omzetnya merosot. Tak sebatas itu, bahkan bayangan PHK menghantui para pekerja.
Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, angka pengangguran di Riau mengalami peningkatan selama pandemi yakni mencapai 500 ribu pada tahun ini.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho di Pekanbaru, mengatakan bahwa Gubernur Syamsuar harus memikirkan solusi konkret untuk menekan angka pengangguran di Riau.
"Tanggung jawab pak Gubernur tentu semakin besar dengan diberlakukan PPKM ini. Apa saja langkah yang dilakukan terkait lonjakan pengangguran di saat pandemi ini. Banyak pekerja yang mengeluh tidak digaji karena alasan pandemi. Bahkan ada yang tidak dapat pesangon setelah di PHK," kata Agung Kamis, 29 Juli 2021.
Agung meminta agar ada skema khusus yang diambil Pemprov Riau untuk mengurangi angka pengangguran. Khususnya, bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi harus disegerakan penyalurannya.
"Kami berharap agar masyarakat ini dapat bantuan. Bagaimana imunnya mau terjaga kalau untuk makan saja susah," paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy M Yatim juga menyoroti angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan selama pandemi.
