Network
ZONAPEKANBARU.COM - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyebut dua senjata yang diluncurkan dari rudal balistik pantai timur Korea Utara, telah dilarang dikembangkan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Komite sanksi PBB yang berfokus pada Korea Utara yang bersenjata nuklir telah meminta para ahli untuk menyelidiki uji coba tersebut. Bahkan, anggota Dewan Keamanan Eropa juga meminta pertemuan mendesak untuk membahas aksi Korea Utara.
Korea Utara sudah berada di bawah serangkaian sanksi internasional untuk senjata nuklir terlarang dan program rudal balistiknya.
Pertemuan puncak antara Kim Jong Un dan Presiden AS saat masih dijabat Donald Trump di Hanoi pada Februari 2019 gagal karena pencabutan sanksi, dan apa yang bersedia diserahkan Pyongyang sebagai balasannya.
Baca Juga: Jika Perang Dunia 3 Pecah, Inilah 6 Tempat yang Paling Mungkin Menjadi Titik Awalnya
Cheong Seong-chang, Direktur Pusat Studi Korea Utara di Institut Sejong di Seoul mengatakan, pemerintahan Joe Biden mungkin berusaha untuk memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang jika Korea Utara melanjutkan provokasi militernya.
"Mulai sekarang, orang dapat mengharapkan lebih banyak uji senjata dari Korea Utara, dan tanggapan yang sangat keras dari AS," katanya.
Peluncuran pada hari Kamis lalu, serta uji coba rudal non-balistik jarak pendek sebelumnya pada akhir pekan, dilakukan setelah latihan bersama oleh militer AS dan Korea Selatan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin berkunjung ke wilayah itu.
