Network
ZONAPEKANBARU.COM - Korea Selatan meminta Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk ikut turun tangan terkait klaim salah satu pulau.
Korsel ingin agar IOC mampu menekan Jepang untuk menghapus referensi ke pulau-pulau yang dikuasai Korea Selatan, yang pada situs Olimpiade Tokyo ditulis sebagai wilayah Jepang.
Komite Olahraga dan Olimpiade Korea (KSOC) mengirim surat pada Selasa malam meminta IOC untuk "secara aktif menengahi" perselisihan.
Baca Juga: Sudah Dihapus, Potret Umbar Ketiak V BTS Keburu Viral
Perselisihan ini telah memicu kemarahan dan protes di Korea Selatan kurang dari dua bulan dari awal Olimpiade.
Pulau-pulau kecil, yang disebut Dokdo di Korea Selatan dan Takeshima di Jepang, telah menjadi pusat sengketa wilayah selama beberapa dekade terakhir antara kedua negara.
Kim Bo-young, direktur hubungan masyarakat KSOC menilai hal ini bisa dianggap sebagai tindakan politik.
"Dokdo adalah wilayah Korea Selatan dan netralitas politik harus dijamin di Olimpiade," kata Kim Bo-young kepada Reuters.
"Perilaku Jepang dapat dilihat sebagai tindakan politik, jadi kami telah mengirim surat karena kami yakin tindakan tersebut bertentangan dengan semangat Olimpiade."
Kehebohan publik muncul di Korea Selatan setelah pulau-pulau itu ditandai pada peta Jepang di situs Olimpiade Tokyo yang menunjukkan rute estafet obor.
Tokyo menolak permintaan Seoul untuk mengubah peta, mendorong beberapa politisi Korea Selatan untuk menyerukan boikot Olimpiade.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan, telah memanggil Hirohisa Soma, wakil duta besar Jepang di Seoul, untuk menuntut koreksi peta.
"Kami berencana untuk memprotes keras pernyataan teritorial Jepang yang tidak adil atas Dokdo dan menuntut koreksi segera," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Young-sam, seperti dikutip Reuters.
Sementara itu, Jepang tentu saja menolak keras klaim ini. Bagi Jepang, Takeshima adalah wilayah mereka baik dilihat secara fakta sejarah maupun hukum internasional.
"Takeshima adalah wilayah yang melekat pada Jepang dalam pandangan fakta sejarah dan hukum internasional," kata Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato. "Kami tidak dapat menerima protes Korea Selatan sama sekali."
Selain masalah pandemi, perseteruan diplomatik ini menjadi persoalan lain bagi penyelenggaraan Olimpiade Tokyo, yang akan berlangsung dari 23 Juli hingga 8 Agustus mendatang.
Beberapa pejabat Korea Selatan telah menunjukkan bahwa Seoul menghapus pulau-pulau yang disengketakan dari bendera yang ditampilkan di Olimpiade Musim Dingin 2018 di Korea Selatan setelah Jepang mengeluh.
Korea Selatan mengatakan pihaknya telah memanggil wakil duta besar Jepang untuk "memprotes keras" peta itu.
Pasalnya, peta itu telah memicu kegemparan di Korea Selatan dan mendorong beberapa politisi di sana untuk menyerukan boikot Olimpiade.***
