Network
ZONAPEKANBARU.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta seluruh kepala desa (Kades) di Provinsi Riau untuk menjalankan Bantuan Keuangan (Bankeu) desa Pemprov sesuai aturan.
Hal itu ditegaskannya, karena saat ini sudah ada tiga kepala desa (Kades) di Provinsi Riau terpaksa diperiksa Inspekstorat Riau karena diduga melakukan penyalahgunaan anggaran Bankeu desa dari Pemprov Riau tahun 2019 sebesar Rp200 juta.
"Ini sudah ada teman-teman saudara (Kades) harus diperiksa Inspektorat Riau karena melakukan penyelewengan bantuan keuangan," kata Syamsuar saat Rapat Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa Provinsi Riau tahun 2021, di Hotel Furaya Pekanbaru, Selasa 6 April 2021.
Baca Juga: Kementerian Agama Edarkan Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 2021 di Masa Pandemi Covid-19
"Dianggapnya duit itu duit dia. Duit bantuan keuangan itu bukan duit dia, tapi duit pemerintah, duit rakyat. Jadi jangan dianggap duit itu masuk kantong kanan kantong kiri," tegas Gubri dihadapan ratusan Kades dari Kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu (Inhu) dan Indragiri Hilir (Inhil).
Dijelaskan, berdasarkan laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Riau, kepala desa tersebut tidak melaporkan tanggung jawabnya setelah menerima Bankeu.
"Dan itu sudah diperiksa oleh Inspekstorat ada tiga orang Kades, yang punya bukti kuat penyelewengan atau penyalagunaan terhadap bantuan keuangan," terangnya.
"Pahadal sekarang begitu ketatnya pengawasan, masih ada juga yang berani seperti itu. Kami harapkan ini jangan sampai terjadi kepada Kades lainnya. Ini perlu saya ingatkan sebagai orang yang lebih dituakan," katanya.
Gubri Syamsuar menyatakan, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa peran Inspektorat dibidang pengawasan harus diperkuat.
