Akhirnya Sepakat, Ketua DPR Puan Maharani Sebut RUU TPKS jadi Pelindung Hak Perempuan

- 10 Desember 2021, 16:11 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani. *
Ketua DPR RI, Puan Maharani. * /Dok dpr.go.id

ZONAPEKANBARU.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sedang diperjuangkan DPR RI menjadi pelindung bagi hak-hak kaum perempuan.

Puan Maharani di Jakarta, Jumat 10 Desember 2021, menekankan perlindungan terhadap perempuan dalam peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember.

“HAM merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam demokrasi, termasuk di antaranya terhadap perempuan. RUU TPKS menjadi wadah pelindung bagi hak-hak perempuan,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini mengingatkan bahwa perempuan merupakan unsur penting dalam pembangunan negara. Oleh karenanya, perempuan harus mendapat perlindungan mengingat banyak korban kasus kekerasan seksual datang dari kalangan perempuan.

“RUU TPKS bukan hanya terkait perlindungan korban kekerasan seksual semata. Lebih dari itu, RUU TPKS erat kaitannya dengan hak asasi manusia,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut dia, selama ini hak-hak perempuan kerap tersandera dengan kondisi sosial budaya. Maka, sering sekali perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak bisa membela diri dan kesulitan mendapat perlindungan.

Oleh karena itu, RUU TPKS sangat dibutuhkan agar bisa menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan. Apalagi, RUU TPKS berfokus kepada korban dan mengatur pencegahan kekerasan seksual.

"Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan mengedepankan 'gender equity' dan 'gender equality'. Dengan RUU TPKS menandakan negara hadir untuk korban-korban kekerasan seksual yang selama ini termarjinalkan," katanya.

Setelah melalui berbagai dinamika, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya sepakat dengan RUU TPKS. RUU yang telah diperjuangkan sejak lama itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

"Kami berharap pemerintah segera mengirimkan surpres agar RUU TPKS bisa dibahas bersama untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang. UU TPKS akan menjadi komitmen negara memberikan perlindungan hak perempuan dari segala bentuk kekerasan," kata Puan.

Halaman:

Editor: Desfa Reja


Tags

Terkait

Terkini

x